Akhmad Rosano: Data Rekap Aplikasi Situng KPU RI Sebaiknya Dihentikan Sementara

JMRN, Batam-Mosi tak percaya terhadap data rekapitulasi Suara Pemilih yang dipublikasi Aplikasi Situng KPU RI kembali mencuat dari Kota Batam. Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Keadilan (SRK) meminta
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menghentikan sementara penghitungan suara calon presiden yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Demikian ditegaskan, Ahmad Rosano, Ketua Umum LSM SRK kepada sejumlah media di Batam Center, Selasa (23/4/2019) saat ditanyai mengenai tanggapannya terkait penghitungan form C1 yang dilakukan KPU secara online melalui website resmi KPU di situs :  https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/

Menurut Dia, laporan Tim Satgas PPU LSM SRK mendapati data rekapitulasi Situng KPU RI yang salah, lebih spesifik akibatnya kerugian dialami pihak 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"KPU bagi kami telah salah memasukkan data suara untuk 02. Kesalahannya yakni suara 02 terus berkurang. Sedangkan 01 pasangan Bapak Jokowi dan Maaruf Amin selalu bertambah, tidak sesuai dengan perolehan suara asli di form C1, " kata Rosano.

Rosano berharap lembaga DPR-RI memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang terkesan tidak tegas terhadap kesalahan input data pemilih di Situng KPU RI. 

"Kenapa Bawaslu RI seperti tak bertaji menindak-lanjuti beragam indikasi pelanggaran. Ada apa ini?," katanya bernada tanya 

Rosano mengkhawatirkan jika tidak ada tindakan oleh DPR-RI untuk penghentian sementara akan ada tindakan dari rakyat Indonesia yang merasa hak suara mereka telah dikebiri oleh KPU.

"Kita dapat lihat masyarakat saat ini sudah mulai tidak mempercayai KPU karena seringnya salah input data itu. Di Twitter salah satunya, kita bisa lihat ada tagar yang menjadi trending topik yakni " #kpujangancurang " dalam 3 hari ini masih terus jadi topik hangat. Ini bahaya kalau legitimasi KPU sudah tak dianggap rakyat. Bisa turun ke jalan jutaan rakyat itu. Untuk itu DPR-RI harus ambil tindakan, sampai mereka KPU berlaku jujur dalam penghitungan dan tidak salah lagi dalam menginput data, " tambah Rosano.

Menurut Rosano penginputan data dengan pegawai yang banyak di KPU seharusnya tidak terjadi adanya kesalahan.

"Masa sebanyak itu pekerja Situng selalu salah hitung, padahal tinggal cocokkan data C1 yang discan saja, " katanya

ANDRI ARIANTO