Tarakan, JMRN - Memanfaatkan momentum tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tarakan tahun ini, Menara Institute mengumpulkan pelajar dan mahasiswa di gedung serba guna Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Rabu (10/1) belum lama ini. Kumpul bersama para pemuda itu diyakini efektif mengajak pemuda mewujudkan Pilkada Bersih, Aman dan Damai.
Menurut Ketua Menara Institute, Ical, momentum berkumpul bersama pelajar dan mahasiswa dalam gelaran diskusi panel ini diharapkan mampu memecah konsentrasi politik di Tarakan, yang meski baru memasuki tahapan pendaftaran namun cukup menyita perhatian, mengingat adanya beberapa peristiwa politik mulai dari perebutan tiket oleh para bakal calon hingga keriuhan Surat Keputusan (SK) dari Partai Hati Nurani rakyat (Hanura) yang didapati hampir semua pasangan calon yang telah mendeklarasikan keikut-sertaannya pada pilkada mengklaim mengantongi SK tersebut.
"Kami berharap tensi politik ini mereda dan berjalan sebagaimana dinamika politik yang biasanya sajalah," kata Ical kepada wartawan.
Para pelajar dan mahasiswa yang hadir pun, dipastikan Ical memiliki harapan yang sama yakni menginginkan pilkada damai.
"Bagus sekali. Saya juga berharap pilkada yang aman dan damai untuk keberlangsungan pemerintahan, sehingga kesejahteraan rakyat tercipta," kata Dia.
Hadir pemateri dari Bawaslu Tarakan, Sulaiman dan Polres Tarakan, Ipda Nur Ahwan. Sementara pihak KPUD Tarakan yang diundang tidak hadir karena sibuk. Para peserta juga mempertanyakan ketidak hadiran KPUD Tarakan.
Perwira Polres Tarakan, Ipda Nur Ahwan yang menyampaikan materi
"Menciptakan Kamtibmas pada pilkada di Kota Tarakan 2018 tersebut menjelaskan sudah merupakan tugas dari kepolisian untuk mendukung pilkada yang damai ini.
"UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Polri. Fungsi pemerintahan dibidang keamanan dalam negeri. UU RI No 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.
PKPU RI No 01 Tahun 2017 tentang tahapan, program pemilu," katanya.
Dijelaskannya, tujuan dilaksanakannya pilkada hanya satu, yaitu mendapatkan pemimpin yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah.
"Kita laksanakan gelar pasukan. Kita wajib lakukan sisbangkota.
Pihak polri sudah siap melaksanakan pilkada. Tujuan untuk masyarakat Tarakan. Kalau sudah jadi (wali kota) jangan lupa janji-janjinya," katanya menambahkan.
Ia juga meminta pada masyarakat Tarakan agar melaporkan anggota Polri yang tidak netral dalam pilwali ke propam Polres Tarakan.
"Perkap No 16 tahun 2016," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Tarakan, Sulaiman berharap agar pemilih pemula bisa berpartisipasi dalam pilkada. Selain itu Bawaslu Tarakan memiliki strategi tersendiri untuk mendukung pilkada, yaitu menyusun Gerakan 1000 Relawan.
"Kita rancang bisa terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
Karena mekanisme pemilihan dilakukan dengan demokrasi, bila masyarakat tidak berpartipasi dalam pilkada, akan muncul pemimpin yang tidak berintegritas.
"Gubernur, bupati dan wali kota dilarang membuat keputusan yang merugikan calon lain," katanya mengingatkan.
ABA | ***
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Menurut Ketua Menara Institute, Ical, momentum berkumpul bersama pelajar dan mahasiswa dalam gelaran diskusi panel ini diharapkan mampu memecah konsentrasi politik di Tarakan, yang meski baru memasuki tahapan pendaftaran namun cukup menyita perhatian, mengingat adanya beberapa peristiwa politik mulai dari perebutan tiket oleh para bakal calon hingga keriuhan Surat Keputusan (SK) dari Partai Hati Nurani rakyat (Hanura) yang didapati hampir semua pasangan calon yang telah mendeklarasikan keikut-sertaannya pada pilkada mengklaim mengantongi SK tersebut.
"Kami berharap tensi politik ini mereda dan berjalan sebagaimana dinamika politik yang biasanya sajalah," kata Ical kepada wartawan.
Para pelajar dan mahasiswa yang hadir pun, dipastikan Ical memiliki harapan yang sama yakni menginginkan pilkada damai.
"Bagus sekali. Saya juga berharap pilkada yang aman dan damai untuk keberlangsungan pemerintahan, sehingga kesejahteraan rakyat tercipta," kata Dia.
Hadir pemateri dari Bawaslu Tarakan, Sulaiman dan Polres Tarakan, Ipda Nur Ahwan. Sementara pihak KPUD Tarakan yang diundang tidak hadir karena sibuk. Para peserta juga mempertanyakan ketidak hadiran KPUD Tarakan.
Perwira Polres Tarakan, Ipda Nur Ahwan yang menyampaikan materi
"Menciptakan Kamtibmas pada pilkada di Kota Tarakan 2018 tersebut menjelaskan sudah merupakan tugas dari kepolisian untuk mendukung pilkada yang damai ini.
"UU Nomor 02 Tahun 2002 tentang Polri. Fungsi pemerintahan dibidang keamanan dalam negeri. UU RI No 07 Tahun 2017 tentang Pemilu.
PKPU RI No 01 Tahun 2017 tentang tahapan, program pemilu," katanya.
Dijelaskannya, tujuan dilaksanakannya pilkada hanya satu, yaitu mendapatkan pemimpin yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah.
"Kita laksanakan gelar pasukan. Kita wajib lakukan sisbangkota.
Pihak polri sudah siap melaksanakan pilkada. Tujuan untuk masyarakat Tarakan. Kalau sudah jadi (wali kota) jangan lupa janji-janjinya," katanya menambahkan.
Ia juga meminta pada masyarakat Tarakan agar melaporkan anggota Polri yang tidak netral dalam pilwali ke propam Polres Tarakan.
"Perkap No 16 tahun 2016," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Tarakan, Sulaiman berharap agar pemilih pemula bisa berpartisipasi dalam pilkada. Selain itu Bawaslu Tarakan memiliki strategi tersendiri untuk mendukung pilkada, yaitu menyusun Gerakan 1000 Relawan.
"Kita rancang bisa terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
Karena mekanisme pemilihan dilakukan dengan demokrasi, bila masyarakat tidak berpartipasi dalam pilkada, akan muncul pemimpin yang tidak berintegritas.
"Gubernur, bupati dan wali kota dilarang membuat keputusan yang merugikan calon lain," katanya mengingatkan.
ABA | ***
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Komentar Anda
0 comments:
Terima kasih atas kunjungan Saudara ke laman berita Jaringan Media Radio Nasinal