 |
| Wagub Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyerahkan plakat penghargaan kepada Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana |
Tarakan, RN - Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menerapkan teknologi, dalam hal ini program Digitalisasi Layanan Kepegawaian. Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Bima Haria Wibisana meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menerapkan teknologi, dalam hal ini program Digitalisasi Layanan Kepegawaian saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Pengawasan "Peningkatan Kapasitas Hukum dan Pengawasan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara” di Ruang Pertemuan Lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (7/12).
Dijelaskan Bima, saat ini BKN RI kini tengah gencar melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian dalam mendorong peningkatan kinerja, pengawasan dan produktivitas aparatur pemerintahan di Indonesia. Caranya, dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi terkini dengan tepat guna, tepat sasaran, bijak dan terarah.
Dijelaskan Bima, saat ini BKN RI kini tengah gencar melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian dalam mendorong peningkatan kinerja, pengawasan dan produktivitas aparatur pemerintahan di Indonesia. Caranya, dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi terkini dengan tepat guna, tepat sasaran, bijak dan terarah.
BACA JUGA :
Dalam upayanya itu, Bima menyebutkan, aparatur pemerintahan baik di pusat, provinsi dan kabupaten serta kota mampu menyadari dan memahami adanya perubahan besar dalam budaya serta tingkah laku generasi saat ini. Seperti, sudah mulai disisihkannya teknologi konvensional dengan teknologi informasi terkini yang mendorong masyarakat, termasuk aparatur pemerintah untuk menyesuaikan diri.
"Lihat saja, kini di Jakarta sudah mulai menerapkan metode cashless, uang fisik sudah mulai tak berlaku lagi. Bahkan, teknologi kartu seperti KTP Elektronik pun sudah mulai ketinggalan zaman. Lantaran, kini berbagai negara di dunia sudah menggunakan teknologi virtual. Dengan begitu, identitas diri dan sinkronisasi data pun lebih optimal. Karena, yang perlu dicatat atau diingat adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja," kata Bima.
Indonesia juga harus mulai menggunakan metode single identity sebagaimana negara lain. Ditambah dukungan teknologi informasi terkini, maka penerapannya akan memudahkan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat, juga mempercepat kinerja aparatur pemerintah. "Perubahan ini, mau tak mau mengarahkan kita kepada gaya hidup digital. Bahkan, kini untuk berdagang pun bisa online. Termasuk, adanya teknologi penyimpanan data virtual yang menggantikan flashdisk atau harddisk. Saya sendiri sudah memanfaatkan teknologi itu, untuk menyimpan data dan berkas karena memang terbukti sangat memudahkan. Yang penting, handphone terhubung dengan jaringan internet," katanya menjelaskan.
Dibawah arahan Bima, BKN pun sudah memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain, menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) yang terbukti akuntabel, akurat, jujur dan riil time, untuk sarana-prasarananya pun ditunjang dengan pemanfaatan jasa penyediaan komputer dari pihak ketiga.
Salah satunya, saat pelaksanaan tes CPNS di Kaltara baru-baru ini, kita menyewa jasa pihak ketiga yang menyediakan komputer dan ruangan serta jaringan. Jasa ini ditawarkan oleh penyedia secara online. BKN tinggal bawa server saja.
Kebutuhan teknologi informasi terkini, menurut Bima juga harus ditopang dengan ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai. Diakui Bima, Indonesia kini masih menggunakan teknologi 4 Generation (4G), sementara tingkat perkembangan teknologi jaringan internet sudah mencapai 6 Generation (6G).
"Percayalah, perubahan teknologi yang intensif dan terus menerus ini akan berdampak pada banyak bidang kehidupan. Ini adalah gelombang perubahan makanya kita harus cepat beradaptasi," kata Dia lagi.
REDAKSI | SUMBER: HUMAS PEMPROV KALTARA
EDITOR : ANDRI ARIANTO
"Lihat saja, kini di Jakarta sudah mulai menerapkan metode cashless, uang fisik sudah mulai tak berlaku lagi. Bahkan, teknologi kartu seperti KTP Elektronik pun sudah mulai ketinggalan zaman. Lantaran, kini berbagai negara di dunia sudah menggunakan teknologi virtual. Dengan begitu, identitas diri dan sinkronisasi data pun lebih optimal. Karena, yang perlu dicatat atau diingat adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja," kata Bima.
Indonesia juga harus mulai menggunakan metode single identity sebagaimana negara lain. Ditambah dukungan teknologi informasi terkini, maka penerapannya akan memudahkan pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat, juga mempercepat kinerja aparatur pemerintah. "Perubahan ini, mau tak mau mengarahkan kita kepada gaya hidup digital. Bahkan, kini untuk berdagang pun bisa online. Termasuk, adanya teknologi penyimpanan data virtual yang menggantikan flashdisk atau harddisk. Saya sendiri sudah memanfaatkan teknologi itu, untuk menyimpan data dan berkas karena memang terbukti sangat memudahkan. Yang penting, handphone terhubung dengan jaringan internet," katanya menjelaskan.
Dibawah arahan Bima, BKN pun sudah memanfaatkan kemajuan teknologi itu untuk pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain, menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) yang terbukti akuntabel, akurat, jujur dan riil time, untuk sarana-prasarananya pun ditunjang dengan pemanfaatan jasa penyediaan komputer dari pihak ketiga.
Salah satunya, saat pelaksanaan tes CPNS di Kaltara baru-baru ini, kita menyewa jasa pihak ketiga yang menyediakan komputer dan ruangan serta jaringan. Jasa ini ditawarkan oleh penyedia secara online. BKN tinggal bawa server saja.
Kebutuhan teknologi informasi terkini, menurut Bima juga harus ditopang dengan ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai. Diakui Bima, Indonesia kini masih menggunakan teknologi 4 Generation (4G), sementara tingkat perkembangan teknologi jaringan internet sudah mencapai 6 Generation (6G).
"Percayalah, perubahan teknologi yang intensif dan terus menerus ini akan berdampak pada banyak bidang kehidupan. Ini adalah gelombang perubahan makanya kita harus cepat beradaptasi," kata Dia lagi.
REDAKSI | SUMBER: HUMAS PEMPROV KALTARA
EDITOR : ANDRI ARIANTO
Komentar Anda