PKH Efektif Menurunkan Kemiskinan dan Gini Rasio

Jakarta, RN - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang efektif menurunkan kemiskinan dan gini rasio, “Dari hasil survey, nampaknya PKH efektif menanggulangi kemiskinan dan menurunkan gini rasio” ucap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat saat menjadi Keynote Speaker di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Pasca Sarjana Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia mengambil tema Kemiskinan dan Jalan Panjang Bantuan Sosial.

Diskusi tersebut, dilaksanakan selama satu hari dan diikuti oleh mahasiswa Universitas Indonesia dan dari unsur karyawan, karyawati, alumni serta praktisi dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS).

Berbagai inovasi yang dilakukan dalam pengaluran Bantuan Sosial Tunai menjadi Non-Tunai (cashless) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga berfungsi sebagai kartu Debit, untuk penarikan tunai di ATM Bank.

Terobosan inovasi teknologi penyaluran bantuan sosial non tunai telah dilakukan Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menjangkau Penyaluran PKH Wilayah Blankspot.

Kementerian Sosial bersama BNI telah meluncurkan EDC offline guna semakin meluaskan jangkauan dan memudahkan penyaluran bansos non tunai.

"Sebelumnya penggunaan EDC sangat mengandalkan sinyal selular. Namun, dengan keberadaan EDC offline ini maka hambatan tersebut dapat teratasi. Mengingat masih adanya wilayah di Indonesia yang berkategori blankspot", lanjut Harry.

Salah satu tujuan dari adanya PKH ialah agar para KPM melakukan perubahan sikap dan perilaku untuk menjadi mandiri, “Kemandirian dalam keluarga sangat penting, para pendamping juga menumbuhkan sikap kemandirian dan mengedepankan budaya malu kepada para KPM” imbuh Harry.

Pemerintah telah melakukan transformasi penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 110.000 per bulan per keluarga.

Dalam diskusi publik tersebut hadir pula pemateri lain yaitu Pungki Sumadi Deputi Menteri BPN Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bambang Shergi Laksono Guru besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial, AH. Maftuchan Direktur Eksekutif The Prakarsa.