DPR Kecewa Aetra Kangkangi Putusan MA

Jakarta, RN - Kalangan DPR berang terhadap perusahaan swasta, termasuk PT Aetra yang tidak mematuhi aturan hukum terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal penghentian kebijakan swastanisasi air. Melihat sikap perusahaan itu, penegakan hukum harus bertindak tegas dan harus ada sanksi yang tegas.

"Tidak boleh perusahaan swasta yang kelola air itu seenaknya saja, kalau putusan MA mengatakan harus dikembalikan ke UU 11/1974, ya harus ikuti aturan dong," kata Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti dalam acara Press Gathering dengan Wartawan Parlemen di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu,  (3/11).

Disinggung kemungkinan DPR akan memanggil PT Aetra, anggota Panja Sumber Daya Air (SDA) DPR ini menegaskan kalau pihaknya akan memanggil semua pihak yang terkait dengan pengelolaan air.

"Perusaahaan, baik PT Aetra dan PDAM serta Pemkab Tangerang-nya akan kami panggil semuanya. Supaya kita minta patuhi dan tegakkan UU tersebut," terangnya lagi.

Lebih jauh Novita menjelaskan guna menyikapi soal pengelolaan sumber daya air agar tuntas maka DPR juga akan meminta Pemkab Tangerang penjelasan detail.

"Nanti kita akan rapat dengan counterpart yang terkait baik dari pemerintahan, pemangku kepentingan, tokoh maupun dengan pengusaha, supaya kita mendengar bagaimana yang terbaik untuk menyikapinya. Sekarang ini posisinya masalah  ini su dah diajukan menjadi PANJA," paparnya.

Pihaknya, lanjut wakil ketua BURT DPR ini, juga akan meminta masukkan dari berbagai pihak, akademisi dan kemudian dengan LSM atau masyarakat.

"Berapa besar sih kebutuhan air untuk masyarakat. Juga kita ingin tahu seberapa besar keterlibatan swasta dalam pengelolaan air di Pemda," imbuhnya.

Ketua LSM Gabungan Aksi Rakyat untuk Konstitusi Korupsi Kolusi dan Nepostisme (GARUK KKN) Agus Sahrul Rijal sebelumnya meminta segala bentuk swastanisasi pengolahan air di wilayah Tangerang yaitu di kota dan kabupaten di Tangerang dihentikan.